1.600 Korban PHK di Palembang Ajukan Kartu Prakerja

198

Sebanyak 1.600 orang di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) mengajukan diri ke dalam program kartu prakerja.

Mereka yang mengajukan sebagian besar karena mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Yanuarpan Yanny mengatakan, pengajuan program kartu prakerja tersebut terus meningkat setiap hari seiring dengan semakin meningkatnya ancaman penyebaran virus corona.

“Banyak sekali pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan akibat perusahaannya tutup karena dampak ekonomi Covid-19,” kata Yanny, Senin (6/4/2020).

Yanny memambahkan, kebanyakan pekerja yang terkena PHK bekerja di sektor perdagangan, perhotelan, rumah makan, tempat hiburan dan sebagian di pabrik. Mereka berasal dari 300-400 perusahaan di Kota Palembang.

“Selain pekerja formal yang terkena PHK dan dirumahkan, pengajuan juga dilayangkan oleh pelaku UMKM dan pekerja informal,” kata dia

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Fahmi Atta mengatakan pemerintah telah mengimbau perusahaan maupun pekerja dapat lebih bijak dan memaklumi dalam menyikapi kondisi seperti ini.

“Alasan perusahaan melakukan PHK pekerja atau pun merumahkan karena kemampuan perusahaan yang terbatas sehingga tidak mampu menutupi biaya operasional,” kata dia.

Menurut Fahmi, pemkot juga telah menyampaikan Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja dan SE Wali Kota Palembang tentang perlindungan terhadap perusahaan dan pekerja yang terdampak Covid-19.

Poin dalam surat edaran itu yaknu perusahaan dapat memberikan dispensasi tidak masuk kerja kepada pekerja yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) selama 14 hari ditunjukkan dengan surat keterangan dokter.

“Untuk pekerja yang harus diisolasi atau karantina karena suspect Covid-19 upahnya harus tetap dibayar penuh selama menjalani masa tersebut,” kata dia.

kartu prakerja

Ajukan Kartu Prakerja, Terdapat Ribuan Korban PHK di Palembang

Pengajuan diri ke dalam program kartu prakerja, terdapat sebanyak 1.600 orang di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka yang mengajukan sebagian besar karena mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Yanuarpan Yanny mengatakan, pengajuan program kartu pra kerja tersebut terus meningkat setiap hari seiring dengan semakin meningkatnya ancaman penyebaran virus corona.

“Banyak sekali pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan akibat perusahaannya tutup karena dampak ekonomi Covid-19,” kata Yanny, Senin (6/4/2020).

Selanjutnya Yanny mengatakan, kebanyakan pekerja yang terkena PHK bekerja di sektor perdagangan, perhotelan, rumah makan, tempat hiburan dan sebagian di pabrik. Mereka berasal dari 300-400 perusahaan di Kota Palembang.

“Selain pekerja formal yang terkena PHK dan dirumahkan, pengajuan juga dilayangkan oleh pelaku UMKM dan pekerja informal,” kata dia.

BACA JUGA  Viral : Bupati Muba, Penggunaan Dana Jumbo Rp 500 Miliar kemana?

Kemudian, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Fahmi Atta mengatakan pemerintah telah mengimbau perusahaan maupun pekerja dapat lebih bijak dan memaklumi dalam menyikapi kondisi seperti ini.

“Alasan perusahaan melakukan PHK pekerja atau pun merumahkan karena kemampuan perusahaan yang terbatas sehingga tidak mampu menutupi biaya operasional,” kata dia.

Menurut Fahmi, pemkot juga telah menyampaikan Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja dan SE Wali Kota Palembang tentang perlindungan terhadap perusahaan dan pekerja yang terdampak Covid-19.

Poin dalam surat edaran itu yaknu perusahaan dapat memberikan dispensasi tidak masuk kerja kepada pekerja yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) selama 14 hari ditunjukkan dengan surat keterangan dokter.

“Untuk pekerja yang harus diisolasi atau karantina karena suspect Covid-19 upahnya harus tetap dibayar penuh selama menjalani masa tersebut,” kata dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa juga mengintruksikan kepada para Camat di Kota Palembang untuk mendata para pekerja yang terkena dampak PHK, dirumahkan akibat banyaknya penutupan sementara, penutupan permanen operasional perusahaan.

Pendataan itu menindaklanjuti Surat Edaran Menteri KetenagakerjaanNo, M/3/HK.04/111/2020 tentang Pelindungan Pekerjaan/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Desease (COVID-19);

Juga, Surat  Edaran Walikota Palembang No. 14/SE/Disnaker/2020 tentang Tindaklanjut Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Palembang.

“Ya, perusahaan-perusahaan yang pekerjanya terdampak COVID-19 itu meliputi sektor formal dan nonformal/UMKM (Usaha Kecil Menengah Mikro),” jelas Ratu Dewa.

Pendataan itu ditinjaklanjuti dengan penyampaian laporan denganmelengkapi data personal. Yaitu, melampirkan kelengkapan persyaratan satu rangkap berupa fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, pas foto ukuran 3 x 4 dan ijazah pendidikan terakhir.

“Syarat-syarat calon penerima Kartu Pra Kerja tersebut, yaitu status pekerjaan tidak boleh pelajar atau mahasiswa,” ungkapnya. “Peserta harus berumur 18 tahun keatas, terhitung mulai tanggal 1 April 2020,” tambahnya.

Pendataan ini juga diprioritaskan pada peserta dari kalangan putus sekolah, korban PHK, pekerja harian/sektor formal dan non formal (UMKM) yang penghasilannya minim atau tidak ada sama sekali. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan melalui surat keterangan kesehatan dari dokter setempat.

Laporan dan data yang sudah dihimpun oleh pihak Kecamatan sudah diterima paling lambat tanggal 3 April 2020 dan dikirimkan ke  Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Jalan Kapten Anwar Sastro, Kel. Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur, Palembang.

Atau disampaikan dalam format PDF ke  Kontak Email hubinsyaker.palembang@gmail.com atau Kontak Telpon/WA 08197817177 (Afick Afrizal).

Facebook Comments